Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik, Dan Kayu Bongkaran Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik, Dan Kayu Bongkaran Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

30 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

31 Desember 2010

Sumber

LD.2010/NO.14

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2010 No 14_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik, Dan Kayu Bongkaran Bangunan

Retribusi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik, Dan Kayu Bongkaran Bangunan
ABSTRAK:	bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2112/SJ tanggal 1 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, karena pemanfaatan hutan rakyat tidak memerlukan izin sehingga tidak dapat dikenakan pungutan; bahwa retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat/ Milik, dan Kayu Bongkaran Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6).
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521