Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Retribusi, Pelaporan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

15 April 2010

Tanggal Pengundangan

16 April 2010

Tanggal Berlaku

16 April 2010

Sumber

LD.2010/NO.5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2010 No 5_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar

Retribusi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, maka perlu diatur pengelolaan dan penataannya secara menyeluruh dan terpadu ; bahwa agar dalam penyelenggaraan administrasi perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berjalan tertib dan lancar, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Retribusi, Pelaporan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar dicabut. 56 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521