PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

peraturan ini mengatur mengenai perubahan pedoman penyampaian LHPKN. perubahan antara lain: pejabat yang wajib LHKPN yaitu: a. Wali Kota; b. Wakil Wali Kota; c. Pejabat Pimpinan Tinggi; d. Pejabat Administrator; e. Lurah; f. Auditor (Utama sampai dengan Madya); g. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan; h. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan; i. Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan; j. Ajudan Wali Kota; k. Ajudan Wakil Wali Kota; dan l. Staf Khusus yang ditentukan oleh KPK.