Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024

Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN, PENGANGGARAN DAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

20 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2024

Tanggal Berlaku

20 Mei 2024

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 219 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

PAJAK
2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Dasar hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122); Materi pokok : JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN, PENGANGGARAN DAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024. Mencabut : . Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jumlah halaman : 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024

Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT