Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2012

Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun Dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewajiban pelaku pembangunan, persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi, mekanisme pengajuan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun, mekanisme pengajuan permohonan sertifikat uji laik fungsi, pelaksanaan proses pelayanan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun, pelaksanaan proses pelayanan permohonan uji laik fungsi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun Dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

28 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2012

Tanggal Berlaku

28 Desember 2012

Sumber

BD.2012/No. 61

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2012perwal3375061-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun Dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi - pengesahan
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD.2012/No. 61
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun Dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pada kepemilikan satuan rumah susun, maka diterbitkan Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (strata title); bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dilakukan melalui pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun yang dibuat oleh Pelaku Pembangunan berdasarkan Pertelaan yang juga dibuat oleh Pelaku Pembangunan dan yang telah disahkan oleh Wal ikota atau pejabat yang ditunjuk; bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, baru dapat diterbitkan jika atas bangunan Rumah Susun dimaksud juga telah dipunyai Sertifikat Laik Fungsi; bahwa dengan demikian dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang Proses Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewajiban pelaku pembangunan, persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi, mekanisme pengajuan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun, mekanisme pengajuan permohonan sertifikat uji laik fungsi, pelaksanaan proses pelayanan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun, pelaksanaan proses pelayanan permohonan uji laik fungsi.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. 9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2012

Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun Dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT