Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023

Pajak dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PAJAK;WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH;PENDAFTARAN DAN PENDATAAN;PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH;PELAPORAN PAJAK DAERAH;PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH;PENAGIHAN PAJAK DAERAH;KEBERATAN;PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH;PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH;PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH;KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH;KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH;RETRIBUSI DAERAH;TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI;PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI;KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK;SANKSI ADMINISTRATIF;PENYIDIKAN;SANKSI PIDANA;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Balangan
Nomor
9
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Paringin
Tanggal Penetapan
29 Desember 2023
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2023
Tanggal Berlaku
29 Desember 2023
Sumber
LD.2023/NO.9
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Balangan
Bidang
Halaman ini telah diakses 83 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan