Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4. Tata Cara Pendaftaran, Persyaratan, dan Pembayaran; 5. Penganggaran dan Pendataan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

13 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2023

Tanggal Berlaku

13 Juni 2023

Sumber

BD.2023/19

Subjek

KETENAGAKERJAAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 52 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Kaltim 19-2023 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

program - jaminan sosial - ketenagakerjaan - penyelenggaraan
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 19, BD.2023/19
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosiai ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenaker No. 5 Tahun 2021 1. Ketentuan Umum; 2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4. Tata Cara Pendaftaran, Persyaratan, dan Pembayaran; 5. Penganggaran dan Pendataan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023. 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT