Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah sebagai berikut: Diantara keten tuan Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a, Lampiran diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

01 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2023

Tanggal Berlaku

01 Februari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kota Blitar No 8 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Blitar No. 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/ PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah

retribusi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah
ABSTRAK:	Menimbang: bahwa untuk menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk mengubah nomenklatur Perangkat Daerah pemungut retribusi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kewenangan untuk melaksanakan penyedotan kakus beralih ke Dinas Pekerjaan U mum dan Penataan Ruang dari Dinas Lingkungan Hidup; c. bahwa dengan adanya peralihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi penyedotan kakus, sehingga Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah perlu diubah. Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Blitar Nomor 87 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022. Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah sebagai berikut: Diantara keten tuan Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a, Lampiran diubah.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah Jumlah halaman : 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT