Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2024

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Ruang lingkup penyelanggaran PSU Kawasan Perumahan Formal, meliputi: a. pemanfaatan lahan untuk perumahan, b. klasifikasi perumahan : c. penyediaan PSU, d. persyaratan rekomendasi perizinan pengesahan site plan, e. penyerahan PSU, f. tata cara penyerahan PSU, g. pengelolaan PSU, dan h. pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

01 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2024

Tanggal Berlaku

01 Maret 2024

Sumber

BD.2024/No.921

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 195 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lamandau No.5 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2024/No.921
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal
ABSTRAK:	- bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup, prasarana dan kawasan pemukiman yang baik, aman dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia; bahwa kebutuhan ruang terhadap berbagai kegiatan permukiman diakomodir dalam penyediaan properti antara lain pembangunan perumahan formal oleh pengembang perorangan dan pengembangan perusahaan; bahwa untuk membangun kawasan perumahan dengan dukungan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang terpadu menjadi kawasan perumahan yang layak huni serta menjamin keberlanjutan dan pengelolaan sehingga para pengembang dapat mempercepat penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian dan perizinan, diperlukan pengaturannya di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal. - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/ Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU); Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Permukiman; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang. - Ruang lingkup penyelanggaran PSU Kawasan Perumahan Formal, meliputi: a. pemanfaatan lahan untuk perumahan, b. klasifikasi perumahan : c. penyediaan PSU, d. persyaratan rekomendasi perizinan pengesahan site plan, e. penyerahan PSU, f. tata cara penyerahan PSU, g. pengelolaan PSU, dan h. pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2024

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT