Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2024

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Seng Oksida Secara Wajib

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Seng Oksida Secara Wajib

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perindustrian

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perindustrian

Bentuk Singkat

Permenperin

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2024

Tanggal Berlaku

29 Juli 2024

Sumber

BN.2024 (426)/46 hlm

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perindustrian

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 64 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

permenperin-no-23-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M- IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib
dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib

standar-pedoman-sni

2024

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 23, BN.2024 (426)/46 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Seng Oksida Secara Wajib

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan seng oksida, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri seng oksida, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk seng oksida secara wajib; b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M- IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Seng Oksida secara Wajib sudah tidak sesuai dengan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Seng Oksida secara Wajib;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku : a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M- IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib
46 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521