Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban; 3. Penyampaian LHKPN; 4. Pengelola LHKPN; 5. Penghargaan; 6. Evaluasi dan Monitoring; 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Penajam

Tanggal Penetapan

04 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2024

Tanggal Berlaku

04 Januari 2024

Sumber

BD.2024/4

Subjek

LAPORAN HARTA PENYELENGGARA KEKAYAAN NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 84 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup PPU 04-2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

laporan - harta kekayaan - penyelenggara negara - pelaksanaan - pedoman
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2024/4
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaporkan kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan termasuk dengan mengatur pedoman pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2014; Per KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Per KPK No. 2 Tahun 2020 1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban; 3. Penyampaian LHKPN; 4. Pengelola LHKPN; 5. Penghargaan; 6. Evaluasi dan Monitoring; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024. 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 04 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT