Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2001

Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Jangka Waktu Berlakunya Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Cara Mengukur Dan Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Cara Menghitung Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Pendidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

03 September 2001

Tanggal Pengundangan

03 September 2001

Tanggal Berlaku

03 September 2001

Sumber

LD.2001/NO.52

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pemalang Tahun 2001 No 22_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2001/NO.52
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka upaya pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur penebang kayu yang tumbuh di tanah yang dibebani hak atas tanah; bahwa untuk kelengkapan administrasi kayu milik yang berkaitan dengan angkutan kayu, maka perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat / milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dnegan Peraturan Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Jangka Waktu Berlakunya Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Cara Mengukur Dan Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Cara Menghitung Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Pendidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2001. 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2001

Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik Dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT