Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002

Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Jangka Berlakunya Izin, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

15 November 2002

Tanggal Pengundangan

15 November 2002

Tanggal Berlaku

15 November 2002

Sumber

LD.2002/NO.72

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pemalang Tahun 2002 No 27_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2002/NO.72
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ; bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu ada pengaturan dan pengenaan pungutan retribusi terhadap izin norma keselamatan dan kesehatan kerja ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Staatsblads Tahun 1930 tentang Uap ; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7/PMP/1964; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1979; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1982; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.03/MEN/1982; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1985; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1985; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/1989; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.03/M/1982; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.612/M/1989; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Jangka Berlakunya Izin, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002. 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002

Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT