Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, obyek retribusi, tugas dan tanggung jawab, tata cara pengajuan permohonan izin, cara menetapkan besaran retribusi izin gangguan, saat retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penertiban dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

27 April 2009

Tanggal Pengundangan

27 April 2009

Tanggal Berlaku

27 April 2009

Sumber

BD.2009/No.

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 7 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2009perwal3375009-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi lzin Gangguan dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi lzin Gangguan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan ; Ordonantie Gangguan Nomor 226 Tahun 1926; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Dae rah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, obyek retribusi, tugas dan tanggung jawab, tata cara pengajuan permohonan izin, cara menetapkan besaran retribusi izin gangguan, saat retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penertiban dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2009. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 dicabut. 8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT