Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bangunan Gedung yang meliputi Azas Dan Tujuan, Fungsi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Perizinan Bangunan, Permohonan Keberatan, Pengawasan, Pembinaan, Sanksi Terhadap Pelanggaran, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

19 Juni 2006

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2006

Tanggal Berlaku

22 Juni 2006

Sumber

LD.2006/NO.6

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pemalang Tahun 2006 No 6_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bangunan Gedung
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang ; bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib ; bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan ; bahwa Peraturan Bangunan Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 1957 (Tambahan Serie C No. 57) tentang “Mengatur Pembikinan Dan Pembongkaran Bangunan-Bangunan Dalam Kabupaten Pemalang“ sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada, untuk itu perlu ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bangunan Gedung yang meliputi Azas Dan Tujuan, Fungsi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Perizinan Bangunan, Permohonan Keberatan, Pengawasan, Pembinaan, Sanksi Terhadap Pelanggaran, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006. 55 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521