Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 98 Tahun 2023

Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jayapura Nomor 98 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jayapura

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sentani

Tanggal Penetapan

11 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

12 Desember 2023

Tanggal Berlaku

12 Desember 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 98

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 98 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:	bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan bahwa perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Jayapura; bahwa penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura yang masih mengedapankan dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian melalui para-para adat; bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Kabupaten Jayapura; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2020. Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521