Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 43 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 87), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumbawa

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

16 Agustus 2023

Sumber

BD Sumbawa 2023 (43): 100 hlm.

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 31 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 43 tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Sumbawa 2023 (43): 100 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahun:an Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan basil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dankeuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Und ang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T ahun 2018; 9. Peraturan P emerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 59 T ahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020; 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah K abupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023; 31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022; Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 87), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023. 100 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 43 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT