Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang meliputi Pengelolaan Tpi, Retribusi, Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

16 Oktober 2009

Tanggal Berlaku

16 Oktober 2009

Sumber

LD.2009/NO.11

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pemalang Tahun 2009 No 10_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tempat Pelelangan Ikan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, maka pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya ikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992; ndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang meliputi Pengelolaan Tpi, Retribusi, Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2009. 16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521