Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2023

Keolahragaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat tentang Keolahragaan dengan estimasi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas, Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Oalh Raga; Tenaga Keolahragaan; Cabang Olahraga Unggulam; Penghargaan, Insentif dan Dispensasi; Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha; Koordinasi Dan Kerja Sama; Pendanaan; Sistem Informasi Keolahragaan; Pengawasan Keolahragaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keolahragaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

06 April 2023

Tanggal Pengundangan

06 April 2023

Tanggal Berlaku

06 April 2023

Sumber

LD/2023/NO.2

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tapin tahun 2023 no 2 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pemuda dan Olah Raga
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD/2023/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keolahragaan
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga Masyarakat dan/atau rekreasi terutama pada olahraga tradisional yang ada di Daerah, mengharumkan nama Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia; Bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan. Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016. Peraturan ini memuat tentang Keolahragaan dengan estimasi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas, Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Oalh Raga; Tenaga Keolahragaan; Cabang Olahraga Unggulam; Penghargaan, Insentif dan Dispensasi; Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha; Koordinasi Dan Kerja Sama; Pendanaan; Sistem Informasi Keolahragaan; Pengawasan Keolahragaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023. 40 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2023

Keolahragaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT