Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2024

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah; Pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud, dilaksanakan setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023; Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

27 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

27 Februari 2024

Tanggal Berlaku

02 Januari 2024

Sumber

BD.2024/No.1

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barito Utara No 1 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2024/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	- bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan dasar atas pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memenuhi keperluan mendesak dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah; bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; bahwa memperhatikan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/18786/ Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran 2024 pada angka 7 huruf I, bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dimulainya tahun anggaran, agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah; Pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud, dilaksanakan setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023; Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. 59

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521