Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Tugas dan Tanggung Jawab Program Sekolah Penggerak; Bab III: Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri; Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Berbasis Data; Bab V: Pendampingan Program; Bab VI: Monitoring dan Evaluasi Program; Bab VII: Capaian Keberhasilan Program; Bab VIII: Alokasi Anggaran; Bab IX: Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

14 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2024

Tanggal Berlaku

14 Maret 2024

Sumber

BD.2024/No.5

Subjek

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 168 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barito Utara No 5 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2024/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:	- bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu Pendidikan; bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menegah pertama. - Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah. - Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Tugas dan Tanggung Jawab Program Sekolah Penggerak; Bab III: Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri; Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Berbasis Data; Bab V: Pendampingan Program; Bab VI: Monitoring dan Evaluasi Program; Bab VII: Capaian Keberhasilan Program; Bab VIII: Alokasi Anggaran; Bab IX: Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024. 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT