Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2023

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : a. sasaran; b. pelaksana tugas; c. pendampingan tugas; d. monitoring dan evaluasi; e. capaian keberhasilan; f. alokasi anggaran; dan g. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2023 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

09 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2023

Tanggal Berlaku

12 Juni 2023

Sumber

BD 2023 (8): 8 hlm

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 51 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Majene Nomor 8 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kurikulum - program
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2023 (8): 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan dan relevansi pendidikan di Kabupaten Majene yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila; b. bahwa dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik; c. bahwa menindak lanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerpan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : a. sasaran; b. pelaksana tugas; c. pendampingan tugas; d. monitoring dan evaluasi; e. capaian keberhasilan; f. alokasi anggaran; dan g. ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521