Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill : RUANG LINGKUP BAB IV : PAJAK BABV : RETRIBUSl BAB VI : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VII : PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BAB VIII : KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH BAB IX : PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB X : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII : PELAPORAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

09 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2024

Tanggal Berlaku

09 Januari 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 194 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_no_1_2024_peraturan_daerah_kabupaten_takalar_nomor_1_tahun_2024_tentang_pajak_daerah_dan_retribusi_daerah_man3vbj9b4(1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ii di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66281; Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6628); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill : RUANG LINGKUP BAB IV : PAJAK BABV : RETRIBUSl BAB VI : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VII : PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BAB VIII : KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH BAB IX : PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB X : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII : PELAPORAN BAB XIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTBJ (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2011 Nomor 02); b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08); c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 09); d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10); e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10]; f. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 01);dan g. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nornor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Pajak dan wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhimya masa perjanjian. (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi penungutan Pajak dan Retribusi. 124

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT