Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, yang dilaksanakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama serta nilai budaya dan kearifan lokal; b. memberi manfaat untuk peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; d. memelihara kelestarian dan perlindungan lingkungan; dan e. mematuhi kode etik kepariwisataan Daerah, nasional dan intemasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

T.E.U.

Indonesia, Kota Mataram

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

04 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

04 Mei 2023

Tanggal Berlaku

04 Mei 2023

Sumber

LD 2023 (3): 19 hlm.

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mataram

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 36 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan - Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023 (3): 19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa usaha pariwisata sebagai bagian dari kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produk, layanan dan pengelolaan usaha pariwisata agar selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, sosial budaya dan kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata; c. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat saat ini sehingga perlu diganti; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Ktreatif Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Ktreatif Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2019. Mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, yang dilaksanakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama serta nilai budaya dan kearifan lokal; b. memberi manfaat untuk peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; d. memelihara kelestarian dan perlindungan lingkungan; dan e. mematuhi kode etik kepariwisataan Daerah, nasional dan intemasional.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT