Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 65 Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 31) PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan BAB VIIIA : KEADAAN KAHAR PASAL 21A : Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis paling Jambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PASAL 21B : Jika ada ha! yang merugikan dalam pengadaan/ jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia barang/ jasa, maka tidak termasuk kategori keadaan kahar. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 65 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

03 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 65

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

HIMPUNAN PERATURAN

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 65 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan regulasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang N· Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202); 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinai Nomor 167); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 183); 16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 31); 17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14); 18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Belita Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38); PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 31) PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan BAB VIIIA : KEADAAN KAHAR PASAL 21A : Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis paling Jambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PASAL 21B : Jika ada ha! yang merugikan dalam pengadaan/ jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia barang/ jasa, maka tidak termasuk kategori keadaan kahar. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 65 Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT