Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 64 Tahun 2023

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA RT/RW BAB V : RUKUN TETANGGA BAB VI : RUKUNWARGA BAB VII : PERSYARATAN KETUA RT/RW BAB VIII : PEMBERHENTIAN KETUA RT/RW BAB IX : MASA BAKTl RT/RW BAB X : PENGANGGARAN BAB XI : PENGHASlLAN BAB XII : PENGHARGAAN BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 64 Tahun 2023 tentang PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

30 September 2023

Tanggal Pengundangan

30 September 2023

Tanggal Berlaku

30 September 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 64

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 64 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 64
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan di Kabupaten Sinjai, maka perlu Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Kelurahan Daerah; b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Sinjai telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan kerukunan warga masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya dipandang perlu diatur Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Wilayah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Wilayah Kabupaten Sinjai; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kaiiterakhir dengan UndangUndangNomor 13 Tahun 2022 tentang rubahan kedua atas Und ang-Undang Nomor 12 Tahun2011ten tang PembentukanPeraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 143) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4588}; dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4593); dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaaan dan Pengawasa.n Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 42 Tahun 2015). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA RT/RW BAB V : RUKUN TETANGGA BAB VI : RUKUNWARGA BAB VII : PERSYARATAN KETUA RT/RW BAB VIII : PEMBERHENTIAN KETUA RT/RW BAB IX : MASA BAKTl RT/RW BAB X : PENGANGGARAN BAB XI : PENGHASlLAN BAB XII : PENGHARGAAN BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2023. (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang telah ada mengenai RT/RW tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) RT/RW yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaanya 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 64 Tahun 2023

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT