Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 38 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERJNDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN OROANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KEPEGAWAIAN BAB VI : TATA KERJA BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 38 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERJNDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

28 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2023

Tanggal Berlaku

28 Februari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 38

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERJNDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERJNDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Suaunan Perangkat Daerah, perlu membcntuk Peraturan Bupati tentang OrganisaSl dan Tata Kerja Unit Pelakaana Teknia Pengolahan Hasil Petemakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumbcr Daya Mineral; b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai khususnya industri pengolahan hasil peternakan, maka perlu membentuk Unit Pclaksana Teknis Pengolahan Hasil Petemakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Pctcmakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan SumbEr Daya Mineral; 1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah diubah bebcrapa ka]j terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5492); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sc:bagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir denge.n Peraturan Pemerin1ah Penggantl Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sc:bagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Pcraturan Pemcrintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja jLcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Ncgcn Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah /Be,rita Negara Rcpublik Jndoneaia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pedoman Pembcntukan dan Klasifikasi Cabang Dina, dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah !Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451): 10. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah, scbagaimana telah diubah dcnpn Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tamb&han Lemb&ran Daerah Kabupatcn Sinjal Nomor 1521; 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan lndusui Kabupaten Tahun 2016-2036 (Lembaran Daera.h Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18); 12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sena Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perlndustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nornor 71); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN OROANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KEPEGAWAIAN BAB VI : TATA KERJA BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 38 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERJNDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT