Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembebasan bea masuk, tata cara pengajuan permohonan, pemberitahuan pabean, larangan atau pembatasan, pemanfaatan dan pelaporan peralatan dan/atau bahan, penyelesaian kewajiban pabean, monitoring dan evaluasi, audit, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

20 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

05 Juli 2024

Tanggal Berlaku

05 Agustus 2024

Sumber

BN.2024 (375)/48 hlm

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 15 kali

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkeuangan032.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bea-impor

2024

Peraturan Menteri Keuangan NO. 32, BN.2024 (375)/48 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan; b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan usaha, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembebasan bea masuk, tata cara pengajuan permohonan, pemberitahuan pabean, larangan atau pembatasan, pemanfaatan dan pelaporan peralatan dan/atau bahan, penyelesaian kewajiban pabean, monitoring dan evaluasi, audit, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521