Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 95 Tahun 2023

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rote Ndao

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; Bab 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; Bab 4. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; Bab 5. Rencana Program Kerja; Bab 6. Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama; Bab 7. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Bab 8. Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Bab 9. Kerjasama; Bab 10. Pertanggungjawaban; Bab 11. Pembagian Hasil Usaha; Bab 12. Kerugian; Bab 13. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Bab 14. Perpajakan dan Retribusi; Bab 15. Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan Desa/BUM Desa Bersama; Bab 16. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rote Ndao
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Rote Ndao
Nomor
95
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Ba'a
Tanggal Penetapan
29 Desember 2023
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2023
Tanggal Berlaku
29 Desember 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 095
Subjek
BADAN USAHA MILIK DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Bidang
Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan