Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD BAB III ORGANISASI KPAD BAB IV MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD BAB V TATA KELOLA KPAD BAB VI PENGADUAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

04 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2023

Tanggal Berlaku

04 Desember 2023

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 7

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 70 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 7 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN ANAK
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135); 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352); 12. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 13. Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD BAB III ORGANISASI KPAD BAB IV MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD BAB V TATA KELOLA KPAD BAB VI PENGADUAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023. Perlindungan anak daerah Kabupaten Konawe Selatan. 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT