Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: 1. materi uji kompetensi; 2. peserta dan persyaratan uji kompetensi; 3. metode uji kompetensi; 4. tata cara pelaksanaan uji kompetensi; 5. penyelenggara uji kompetensi; 6. persyaratan lulus uji kompetensi; 7. mekanisme uji kompetensi; dan 8. waktu pelaksanaan uji kompetensi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bentuk Singkat

Permendikbudriset

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2024

Tanggal Berlaku

03 Juni 2024

Sumber

BN 2024 (291); 9 hlm

Subjek

JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

FILE-FILE PERATURAN

permendikbudristek-no-18-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN - UJI - KOMPETENSI - JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

2024

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 18, BN 2024 (291); 9 hlm

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa

ABSTRAK:

Untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan, perlu dilakukan uji kompetensi. bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa, perlu mengatur penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No.62 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 16 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: 1. materi uji kompetensi; 2. peserta dan persyaratan uji kompetensi; 3. metode uji kompetensi; 4. tata cara pelaksanaan uji kompetensi; 5. penyelenggara uji kompetensi; 6. persyaratan lulus uji kompetensi; 7. mekanisme uji kompetensi; dan 8. waktu pelaksanaan uji kompetensi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521