Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000

Retribusi Pelayanan Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, saat terutang retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, tata cara dan persyaratan, ketentuan pidana, penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

05 Juni 2000

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2000

Tanggal Berlaku

05 Juni 2000

Sumber

BD.2005/No. 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Nomor-16-Tahun-2000-tentang-peraturan-daerah-tingkat-ii-kabupaten-banyumas-tentang-retribusi-pelayanan-catatan-sipil-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1996

RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, BD.2005/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pelayanan Catata n Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi yang kewenangan pengaturannya ada pada Pemerintah Kabupaten; bahwa guna memberikan dasar hukum penar ikan Retribusi Pelayanan Catatan Sipil tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Staatblad Tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130; Staatblad Tahun 1920 Nomor 751; Staatblad Tahun 1933 Nomor 75; Undang - undang Nomor 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 1955; UU No 1 Tahun 1974; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; PP No 9 Tahun 1975; PP No 20 tahun 1997; Keppres No 12 Tahun 1983; Keppres No 44 Tahun 1999; Inpres Kabinet Ampera No 31/U/IN/12/1966; Inmendagri No 5 April 1988 Nomor 474.1-311; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1995; Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, saat terutang retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, tata cara dan persyaratan, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2000. Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 dicabut. 19 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000

Retribusi Pelayanan Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT