Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 30 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

19 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

19 Desember 2023

Tanggal Berlaku

19 Desember 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 30

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengaduan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pengaduan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan merubah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); I KEPALA DINAS KOMINFO EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM AGUNG YUDYANA, S.H., M.H. merubah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107); 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 29); Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B,
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023. Jumlah 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 30 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT