Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas dan tujuan, usaha jasa konstruksi, nama, obyek dan subyek izin usaha jasa konstruksi, perizinan usaha jasa konstruksi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

08 September 2001

Tanggal Pengundangan

10 September 2001

Tanggal Berlaku

10 September 2001

Sumber

LD.2001/No. 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Nomor-8-Tahun-2001-tentang-peraturan-daerah-kabupaten-banyumas-nomor-8-tahun-2001-tentang-retribusi-izin-usaha-jasa-konstruksi-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2001/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan dasar hukum , pengawasan, pengendalian dan pembinan agar tercipta iklim usaha yang sehat serta untuk menjamin kepastian perusahaan dalam lingkup bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) dan/atau usaha jasa konsultan yang menjalankan usaha sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi, dipandang perlu mengatur lzin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Norn or 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas dan tujuan, usaha jasa konstruksi, nama, obyek dan subyek izin usaha jasa konstruksi, perizinan usaha jasa konstruksi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarip, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2001. 23 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521