Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001

Retribusi Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

02 Juni 2001

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2001

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2001

Sumber

LD.2001/No. 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Nomor-6-Tahun-2001-tentang-peraturan-daerah-kabupaten-banyumas-nomor-6-tahun-2001-tentang-retribusi-ijin-usaha-perdagangan-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2001/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka ·pengelolaan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha Yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha , peluang usaha clan memberikan perlindungan terhadap pengusaha di sektor perdagangan, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah;
Bedrijfsreglemnterings Ordonatie 1934 (STBL 1938 Nomor 86); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahon 1955; Undarig-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tuhun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2001.
28 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521