Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2024

Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang kemampuan keuangan daerah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep serta dana operasional bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang memuat pengelompokan kemampuan keuangan daerah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dana operasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sumenep
Nomor
8
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Sumenep
Tanggal Penetapan
01 Maret 2024
Tanggal Pengundangan
01 Maret 2024
Tanggal Berlaku
01 Maret 2024
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 1 Maret Tahun 2024 Nomor 8
Subjek
APBD
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sumenep
Bidang
Halaman ini telah diakses 116 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan