Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2011

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada 3 (Tiga) Kecamatan Di Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pearaturan walikota ini mengatur tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan penerapan kartu tanda penduduk elektronik pada 3 (tiga) kecamatan di kota magelang tahun anggaran 2011.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada 3 (Tiga) Kecamatan Di Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

20 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

20 Juli 2011

Tanggal Berlaku

20 Juli 2011

Sumber

BD.2011/No.20

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal Magelang Tahun 2011 No 20_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

peraturan walikota - Penerapan kartu tanda penduduk elektronik
2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2011/No.20
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada 3 (Tiga) Kecamatan Di Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/ 1515.SJ tanggal 27 April 2011, penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk segera dilaksanakan, sehingga penyediaan belanja untuk kegiatan dimaksud dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka dukungan dana operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diminta kepada provins1 dan kabupaten/kota yang belum/tidak cukup menyediakan anggaran Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan pada ayat (3) menegaskan bahwa pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 4 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010. Pearaturan walikota ini mengatur tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan penerapan kartu tanda penduduk elektronik pada 3 (tiga) kecamatan di kota magelang tahun anggaran 2011.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. 5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2011

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada 3 (Tiga) Kecamatan Di Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT