Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud dan Tujuan; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif; Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Masa Retibusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pengihan; Sanksi Administrasi; Pemberian, Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, embinaan dan Pengawasan; Ketentaun Pidana; Penyidikan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

30 April 2007

Tanggal Pengundangan

30 April 2007

Tanggal Berlaku

30 April 2007

Sumber

LD.2007/No.3

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

1711637422-2007pd3326003_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERBUP - RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi Daerah sesuai dengan kemampuannya; bahwa salah satu potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah Bidang Usaha Jasa Konstruksi, oleh karena itu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan upaya peningkatan pendapatan Daerah perlu memungut Retribusi bagi setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 Maksud dan Tujuan; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif; Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Masa Retibusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pengihan; Sanksi Administrasi; Pemberian, Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, embinaan dan Pengawasan; Ketentaun Pidana; Penyidikan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2007. 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT