Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penataausahaan Keuangan Daerah yang terdiri atas: a. pengelolaan keuangan daerah; b. APBD; c. pelaksanaan dan penatausahaan; d. penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan PPKD; e. penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu SPKD; f. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; g. akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. badan layanan umum daerah; j. bantuan operasional satuan pendidikan; dan k. pelaksanaan program, kegiatan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan APBD. Ketentuan mengenai pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.