Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda; 4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; 5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; 6. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota; 7. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; 8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 9. Kelembagaan; 10. Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

14 November 2023

Tanggal Pengundangan

14 November 2023

Tanggal Berlaku

14 November 2023

Sumber

LD 2023/46

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 73 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda samarinda 7-2023 ttg RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TAHUN 2023 – 2042 - RENCANA TATA RUANG
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2023/46
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042
ABSTRAK:	Wilayah Kota Samarinda merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat otonomi daerah perlu untuk mengelola dan menata ruang wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar 1945; Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kota, salah satunya yaitu penetapan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota oleh Wali Kota. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042. Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2023. 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda; 4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; 5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; 6. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota; 7. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; 8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 9. Kelembagaan; 10. Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta dapat dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini. 190 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT