Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2024

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumenep 2023-2027 yang memuat RAD pencapaian SPM yang rinciannya tercantum dalam Lampiran, monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

19 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

19 Januari 2024

Tanggal Berlaku

19 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 19 Januari Tahun 2024 Nomor 3

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

Halaman ini telah diakses 94 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-3-2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana-aksi-spm
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 19 Januari Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar yang bermutu dan sesuai standar pelayanan minimal dari Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun kebijakan rencana aksi daerah pencapaian standar pelayanan minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027. mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupate/Kota; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknsi Pelayanan Minimal Pendidikan; 16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. mengatur tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumenep 2023-2027 yang memuat RAD pencapaian SPM yang rinciannya tercantum dalam Lampiran, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024. 67

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2024

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT