Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 58 Tahun 2021

Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Subjek pelaksana sewa; b. Objek sewa; c. Masa keijasamasewa; d. Jenis barang dan tarifsewa; e. Tata cara pelaksanaan sewa; f. Pengamanan dan pemeliharaan objek sewa; g. Penatausahaan; h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sewa; dan i. Ganti Rugi dan denda.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2021

Tanggal Berlaku

30 Desember 2021

Sumber

BD Tahun 2021 No. 58

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perkada Seruyan No 58 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Tahun 2021 No. 58
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tertibnya administrasi dan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan; Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Subjek pelaksana sewa; b. Objek sewa; c. Masa keijasamasewa; d. Jenis barang dan tarifsewa; e. Tata cara pelaksanaan sewa; f. Pengamanan dan pemeliharaan objek sewa; g. Penatausahaan; h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sewa; dan i. Ganti Rugi dan denda.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 58 Tahun 2021

Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah Dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT