Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Nama, Subyek, dan Objek Pajak; Dasar Pengenaan Pajak PAP; Nilai Perolehan Air Permukaan; Tarif PAP; Penghitungan PAP Terutang; Kewenangan; Saat Pajak Terutang; Wilayah Pemungutan Pajak; Ketetapan; Masa Pajak; Surat Pemberitahuan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Identitas Wajib Pajak; Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak; Penghapusan Piutang Pajak; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor
39
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Samarinda
Tanggal Penetapan
01 Desember 2022
Tanggal Pengundangan
01 Desember 2022
Tanggal Berlaku
01 Desember 2022
Sumber
BD 2022/39
Subjek
PERPAJAKAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Bidang
Halaman ini telah diakses 4 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Pergub Kaltim No. 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan