Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Hal-hal yang diatur antara lain tentang kedudukan, tujuan dan ruang lingkup ULP, pengelola ULP yang terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator Sekretariat dan Panitia/ Kelompok Kerja atau Pejabat Pengadaan, prosedur kerja SKPD/Instansi lain yang akan mengadakan proses lelang, prosedur kerja yang dilakukan oleh Sekretariat ULP dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, prosedur kerja yang dilakukan oleh Panitia/Kelompok Kerja atau Pejabat Pengadaan serta kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Banjarnegara
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2012
Tempat Penetapan
Banjarnegara
Tanggal Penetapan
11 Januari 2012
Tanggal Pengundangan
11 Januari 2012
Tanggal Berlaku
11 Januari 2012
Sumber
BD.2012/NO.1 SERI E
Subjek
PENGADAAN BARANG/JASA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 20 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan