Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 3. Ruang Lingkup Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 4. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Domain Arsitektur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Penerapan Arsitektur SPBE; dan 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

22 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

22 Januari 2024

Tanggal Berlaku

22 Januari 2024

Sumber

BD.2024/No.03

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 35 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No 3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2024/No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:	bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya kerangka dasar yang mengintegrasikan semua layanan SPBE; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 1. Ketentuan Umum; 2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 3. Ruang Lingkup Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 4. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Domain Arsitektur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Penerapan Arsitektur SPBE; dan 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT