Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 77 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur: a. pedoman pengelolaan dana kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan b. pedoman teknis kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 77 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

23 November 2023

Tanggal Pengundangan

23 November 2023

Tanggal Berlaku

23 November 2023

Sumber

BD.2023/No.77

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 7 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No 77 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Pulang Pisau No. 9 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDANAAN KELURAHAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2023/No.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dana kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau agar tertib administrasi, efektif, efesien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
Peraturan Bupati ini mengatur: a. pedoman pengelolaan dana kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan b. pedoman teknis kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 77 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT