Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Komisi ini mengubah ketentuan Pasal 11 terkait persyaratan calon dengan menghapus ketentuan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan KPU

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

08 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

12 Februari 2024

Tanggal Berlaku

12 Februari 2024

Sumber

BN 2024 (91) : 5 hlm.; jdih.kpu.go.id

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4450 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pkpu004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pencalonan - Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2024
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 4, BN 2024 (91) : 5 hlm.; jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, yang menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dasar hukum Peraturan KPU ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; dan PKPU No. 10 Tahun 2023. Dalam Peraturan Komisi ini mengubah ketentuan Pasal 11 terkait persyaratan calon dengan menghapus ketentuan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik.
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024. Lampiran file: 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521