Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam: a. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; b. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; c. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan; d. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; e. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; f. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; dan/atau g. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Bentuk Singkat

Permen LHK

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2019

Sumber

BN.2019/ 928 (70 hlm)

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

P.41-2019 RKTN 2011-2030.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 - KEMENETRIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 41, BN.2019/ 928 (70 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
ABSTRAK:	Berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional, dan global, perlu dilakukan penyempurnaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permenhut No. P.42/MENHUTII/2010; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam: a. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; b. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; c. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan; d. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; e. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; f. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; dan/atau g. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
CATATAN:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 20112030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 70

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521