Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2023

Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TB, HIV-AIDS DAN IMS BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN BAB V UPAYA PENANGGULANGAN BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) BAB VII KEWAJIBAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 78

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 78 TAHUN 2023 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS, HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ATAU ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanggulangan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual

ABSTRAK:

a. bahwa epidemi Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Konawe Selatan semakin meningkat dan meluas, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual secara optimal; b. bahwa belum ada Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang mengatur tentang Pengendalian Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 42351 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O16 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ta}rlun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter.tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 8. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentalg Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatal (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 39, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3637); 11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367); 12. Peratural Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Konawe Selatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerinta-han yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2007 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukal Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Seiatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O22 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TB, HIV-AIDS DAN IMS BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN BAB V UPAYA PENANGGULANGAN BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) BAB VII KEWAJIBAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2023

Penanggulangan Tuberkolosis, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT