Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016

Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing, Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kewajiban Pelaporan dan Koordinasi, Sanksi atas Pelanggaran, Tujuan Keamanan dan Ketertiban.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2016

Sumber

BD 2016 (11)

Subjek

KETENAGAKERJAAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

HUKUM PERBURUHAN

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerGub Kaltara 11-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, BD 2016 (11)
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	bahwa dalam ‘rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang dan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 ‘Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian Kegiatan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing Badan, Usaha Asing dan Orang Asing; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/PER/II/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pengaturan Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing, Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kewajiban Pelaporan dan Koordinasi, Sanksi atas Pelanggaran, Tujuan Keamanan dan Ketertiban.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016. 58 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2016

Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT